Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyebutkan kondisi politik di Indonesia yang saat ini tengah memanas membuat investor ragu. Selain itu, dia menilai penangkapan beberapa tim BPN (Badan Pemenangan Nasional) oleh polisi karena dugaan makar juga kian memperkeruh suasana. Sejauh ini, polisi tengah mengeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulai Penyidikan) pada Prabowo Subianto.

"Penangkapan beberapa tim BPN oleh polisi karena dugaan makar juga memperkeruh suasana. Ini menurut saya justru memancing eskalasi konflik yang tidak perlu. Artinya investor melihat ada risiko politik yang laten, mereka coba bermain aman dengan keluar dari aset berisiko dan pegang dollar atau yen," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (21/5).

Dia menyebutkan pengumuman hasil pemilihan presiden (pilpres) oleh KPU dan penolakan kubu Prabowo dikhawatirkan memancing kegaduhan dan menunjukkan demokrasi yang kurang sehat.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini terkena imbasnya. Investor banyak yang membawa uangnya keluar (outflow), IHSG tertekan serta Rupiah melemah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pasca pilpres 2014 silam.

"Di 2014 tidak ada kegaduhan berlebihan. Pasar segera catatkan pembelian pasca pemilu. Akibat instabilitas politik, saat ini investor asing justru catatkan penjualan bersih atau nett sells di pasar reguler sebesar Rp 11,7 triliun sebulan pasca pencoblosan. IHSG alami koreksi hingga 7,63 persen dan Rupiah merosot 2,7 persen," ujarnya.

Dia berharap rekonsiliasi pasca pilpres bisa segera dilakukan agar suasana kembali kondusif dan perekonomian berjalan dengan baik. "Saya kira diperlukan rekonsiliasi bukan pendekatan hukum paska Pilpres ini. Keretakan sosial antar pendukung dan elit harus segera dicari solusinya. Tujuannya agar iklim investasi kembali kondusif dan pemerintah bisa fokus perbaiki masalah struktural seperti daya saing dan kemudahan berbisnis," tutupnya.