Penantian 12 tahun pemerintah dapat predikat WTP dari BPK

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini WTP diperoleh pemerintah setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di 2004.

"Opini WTP atas LKPP ini pertama kali setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat sidang Paripurna, Jakarta, Jumat (19/5).

Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84 persen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9 persen) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7 persen).

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencapaian ini merupakan kerja keras dari semua pihak dengan mendengarkan masukan-masukan dan tantangan-tantangan yang dihadapi Kementerian/Lembaga.

"Pandangan mengenai masalah suspend tadinya ada sekarang hilang, masalah tagihan pajak, yang mereka minta audit lagi tambahan jumlahnya, dokumennya, kita berikan semuanya, mereka melihat membahas dengan kita, kita bahas mengenai berbagai K/L, subsidi, jadi kita memang bekerja sangat intensif dan memperhatikan detail apa yang disampaikan BPK, sangat menghargai betul pandangan dari BPK karena spirit nya adalah memang memperbaiki kualitas laporan akuntabilitas kita," kata Sri Mulyani.

"Dan juga memperbaiki tata kelola, karena banyak Hal seperti masalah konsistensi pembukuan, mengenai subsidi, PMN itu baik sekali yang disampaikan BPK, kami sangat berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan banyak sekali rekomendasi positif. Karena saya yakin ini akan memperbaiki cara kita mengelola keuangan negara," sambungnya.

Bahkan, dia bersama dengan jajaran Kemenkeu mengaku lembur demi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. "Saya berterima kasih dengan usaha keras kita beberapa bulan terakhir dan sampai beberapa Hari terakhir kita lembur, WTP diperoleh, karena tentu BPK yakin bahwa yang dilakukan pemerintah dan akuntabilitas yang dilakukan memang sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang baik."