Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan pembentukan 2.000 badan usaha milik desa (BUMDes) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 250 juta untuk satu desa dalam pembentukan BUMDes.

"Kita untuk pertama kali ini membuat proyek BUMDes 2.000. Dananya Rp 250 juta untuk satu desa, disalurkan langsung ke desa," ujar Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Ja'far yang ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (27/4).

Dia menegaskan bantuan anggaran ini bisa ditujukan untuk pembentukan baru atau untuk BUMDes yang sudah ada agar bisa lebih berkembang. BUMDes yang dimaksudkan adalah BUMDes pengelolaan sampah ataupun perikanan desa.

"Tergantung musyawarah desa, ada yang mulai dari nol, ada yang sudah ada. Ini layak kita kembangkan, kita tambah, misalnya BUMDes pengelolaan sampah," kata dia.

Untuk itu, Marwan menambahkan Kementerian Desa dan PDT bakal menerbitkan petunjuk teknis (Juknis) sebagai acuan pembentukan BUMDes di masing-masing desa. BUMDes tersebut akan difokuskan di daerah perbatasan.

"Juknis sudah buat, kita cetak dan kita sudah bagikan. Diutamakan di daerah perbatasan," pungkas dia.