Pemerintah Upayakan Pemerataan Transportasi di Kota Hingga Daerah Terpencil

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan upaya Kementerian Perhubungan dalam melakukan perkembangan bagi transportasi darat agar sejalan dengan keanekaragaman NKRI. Salah satunya dengan upaya memperbaiki arus transportasi secara merata.

"Di negara kita, di beberapa provinsi, ada banyak lintasan transportasi yang belum memadai. Misalnya, anak-anak masih menggunakan masih canoe untuk menyebrangi sungai demi bersekolah. Dengan adanya perbaikan dan modernitas terhadap arus transportasi, diharapkan ketersediaan alat transportasi akan semakin baik," ujar Budi dalam Webinar "Transportasi untuk Merajut Keberagaman" pada Rabu (19/8).

Tidak hanya di daerah-daerah terpencil, masalah transportasi juga hadir di perkotaan. Hambatan yang ditimbulkan dari transportasi darat biasanya adalah abai dalam keselamatan, angkutan umum massal yang belum merata, serta keinginan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum dinilai belum lengkap dan efisien.

"Hal ini merefleksikan bahwa kebanyakan dari kita hanya peduli dengan kepentingan sendiri," imbuhnya.

Dalam upaya menyiapkan pengelolaan transportasi darat, Budi mengatakan bahwa Kemenhub akan memegang amanat dari UU No. 22 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). "Dengan demikian, asas dan tujuan dari penyelenggaraan transportasi darat harus yang memiliki sifat berkelanjutan," jelasnya.

Transportasi berkelanjutan yang dimaksud merupakan perencanaan transportasi yang partisipatif dan terpadu. Penerapan transportasi berkelanjutan ini diharapkan dapat memerhatikan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendorong terciptanya transportasi bersih, hemat energi, dan mengutamakan keselamatan penumpang.

"Untuk memaksimalkan upaya ini, kami sudah menyiapkan subsidi perintis untuk transportasi sungai dan penyeberangan yang melayani 215 lintasan, menyiapkan lintasan bus sekitar 322 trayek di Indonesia yang kami koneksikan untuk daerah-daerah yang belum memiliki angkutan umum, pengadaan bus sekolah, serta modernisasi terminal," tegas Budi.

Modernisasi terminal dicanangkan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi. Sehingga di terminal tersebut akan dibangun hotel, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP juga berpendapat kalau pengembangan arus transportasi ini dapat mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.

"Jadi, nanti ke depannya kalau petani atau nelayan mau membawa angkutan untuk memasarkan produk-produknya jadi lebih lancar. Jarak yang tadinya memakan waktu berhari-hari, bisa jadi hanya memakan waktu beberapa jam,"

Digitalisasi turut diimplementasikan melalui Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), penerapan e-ticketing (DIPASS) pada bus, E-SRUT (Sertifikat Register Uji Tipe), E-Logbook (untuk mengontrol aktivitas pengemudi saat melakukan perjalanan), serta Jembatan Timbang Online.

"Kami juga sudah inisiasi green transportation dengan pengembangan kendaraan listrik yang direncakanan akan dilakukan pada 2021 mendatang," tutupnya. Budi berharap dapat mengganti sebagian bus dengan bus listrik.

Reporter Magang: Theniarti Ailin