Pemerintah Ungkap Tantangan Penyaluran Bantuan Sosial di Tengah Pandemi

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf terus melakukan pembenahan data-data penerima manfaat program jaring pengaman sosial. Proses verifikasi terus dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat betul-betul tepat sasaran.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengakui memang sejauh ini, yang menjadi kendala sekaligus tantangan pemerintah di lapangan adalah masalah data. Pemerintah belum memiliki data yang tepat untuk menyalurkan target daripada bantuan sosial tersebut.

"Yang menjadi tantangan kita selama ini adalah dengan program perlindungan sosial yang banyak kalau kita ketahui memang ada masih sedikit kelemahan-kelemahan misalnya targetnya tidak ada, masih ada yang kurang tepat sasaran," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat (15/5).

Kendati begitu, pemerintah tidak tinggal diam, mengingat tantangan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dia terus melakukan koordinasi untuk memperbaiki dari pada pengalokasian dana-dana perlindungan sosial yang telah disiapkan untuk masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa lebih baik mengarahkan bansos sampai ke tangan masyarakat, dari pada tidak sama sekali.

"Kelemahan yang ada dihadapin dalam pemberian di tahap awal ini terus diperbaiki sehingga data-data penerima bantuan sosial ini semakin diperbaiki dan semakin ditingkatkan kolaborasi tentunya dari pusat dan daerah menjadi kunci ini terusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah," jelas dia.

Siapkan Rp110 Triliun

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Di mana sebesar Rp65 triliun difokuskan untuk program PKH, kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, insentif perumahan, bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non Jabodetabek.

Kemudian sisanya sebesar Rp25 triliun digunakan untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar seperti bantuan beras yang cadangan kebutuhan pokok. Kemudian penyesuaian pendidikan juga diberikan mencapai Rp25 triliun.