Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari pandemi Covid-19. Tantangan pertama dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity.

"Vaksinasi sangat penting. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak Covid akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi. Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa Covid sudah terkendali," kata Sri Mulyani secara daring pada ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) with International Financial Institutions (IFIs), ditulis Rabu (31/3).

Tantangan kedua adalah bagaimana memulihkan korporasi dan perbankan. Pemerintah Indonesia melakukan peran untuk memulihkan kembali hubungan keduanya dengan memberikan subsidi pada tingkat bunga dan jaminan pinjaman.

Kemudian ketiga adalah spill over yang berasal dari kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat. The US Treasury meningkat hingga 85 persen dari awal tahun 2021, dari di bawah 1 persen menjadi 1,75 persen. "Tentunya ini berdampak ke seluruh dunia. Bagaimana sekarang kita mengarahkan pemulihan yang masih sangat rapuh ini," ujarnya.

Tantangan terakhir adalah terbatasnya ruang kebijakan fiskal seiring semakin tingginya utang dan defisit. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan reformasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

"Bagaimana kita akan menerapkan reformasi di tengah pemulihan. Exit policy juga menjadi sangat penting. Pemerintah dan Bank Indonesia bersama bersama-sama melakukan koordinasi dalam merancang kebijakan dan berkomunikasi kepada lembaga pemeringkat pasar. Bagaimana kita akan merancang exit policy dari situasi yang extraordinary," jelasnya

Di sisi lain, Bendahara Negara itu juga menyampaikan peluang yang muncul akibat pandemi Covid 19, seperti green recovery, inclusive recovery, dan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, Indonesia juga memperkuat pemulihan dengan membentuk Sovereign Wealth Fund dan melakukan reformasi struktural melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

"Jika Anda menghadapi krisis, jangan sia-siakan krisis ini. Gunakan krisis ini untuk memperdalam dan memperkuat proses reformasi," tutup Menkeu.