Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Cegah Penyelewengan Dana Desa

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menerangkan dengan kerja sama pengawasan bersama sejumlah institusi Kepolisian dan Kejaksaan, alokasi dana Desa semakin baik. Selain itu, pendampingan dari Perguruan Tinggi, dalam mengelola keuangan Desa, juga diyakini semakin memperkuat pengelolaan keuangan Desa oleh aparatur Desa.

"Ini kan tahun ke lima, jadi kalau dari sisi alokasi perdesanya sudah semakin jelas, akuntabilitas dan transparansi itu semakin ditingkatkan. Sekarang aparat-aparat yang dilakukan oleh Pak Menteri bersama-sama dengan instansi-instansi yang selama ini sebagai pengawasan juga dilibatkan secara lebih sistematis, jadi tidak sporadis. Jadi artinya sistemnya semakin baik," kata Sri Mulyani di di PKN STAN, Bintaro, Tangerang, Minggu (18/11).

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meyakini, segala unsur penyimpangan pada penyaluran Dana Desa oleh aparat Desa akan terungkap. Peran Kepolisian, Kejaksaan dan inspektorat di kabupaten diyakini mampu meminimalisir adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam memanfaatkan dana Desa untuk pembangunan daerah di perdesaan.

"Kita ada Satgas juga, saya yakin tidak mungkin tidak ketahuan. Tapi kita sepakat kalau kesalahannya itu administratif itu kita bantu, tapi kalau korupsi pasti (terungkap). Baru-baru ini di Papua ada kan, jadi pasti ketahuan," jelas Eko.

Dia menambahkan, saat ini dana desa diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat Desa sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dengan sudah terbangunnya infrastruktur di Desa, saat ini dana desa diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat atas saran Presiden," tandasnya.