Pemerintah Terus Dorong Penggunaan Energi Terbarukan

Merdeka.com - Kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun komoditas yang sedang dicari ini lebih banyak berasal dari sumber daya alam (SDA) seperti CPO, migas dan batubara.

Hal ini dinilai tidak sejalan dengan upaya penggunaan energi bersih dalam rangka penurunan emisi karbon dunia. Sekaligus menimbulkan pertanyaan publik tentang keseriusan pemerintah dalam transisi energi bersih.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan Pemerintah masih berkomitmen untuk penurunan emisi karbon dalam rangka menangani perubahan iklim. Meski masih menjual berbagai energi fosil, namun pemerintah sudah mulai bergerak pada penggunaan energi baru terbarukan.

"Jangka menengah ini kita mau transisi energi baru terbarukan (EBT) dari sekarang yang masih pakai fosil," kata Febrio dalam Taklimat Media, Jakarta, Jumat (1/10).

Febrio menyadari saat ini makin banyak negara yang berorientasi pada penggunaan EBT seperti di Eropa dan China. Harus diakui juga perubahan iklim ini harus ditangani bukan hanya dengan program jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Khusus di Indonesia transisi penggunaan EBT akan dilakukan dalam jangka pendek. Proses transisi akan berlangsung selama 20 tahun sampai tahun 2045 mendatang. "Transisi EBT ini tidak terjadi dalam 12 tahun tapi 20 tahun sampai tahun 2045," kata dia.

Apalagi, saat ini 68 persen PLTU sebagai sumber penghasil listrik masih menggunakan batubara. Indonesia memang sudah meneken Paris Agreement yang menyepakati penurunan emisi 29 persen atau 41 persen dengan bantuan dana internasional. Namun sebagai negara pemimpin G20 mendatang, Indonesia akan melakukan beberapa pembaharuan.

"Arah kebijakan kita transisi energi menurun dalam Paris Agreement dan kita akan perbaharui karena kita akan memimpin G20 selama 1 tahun ke depan," kata dia.

Agenda besar dalam pembaharuan tersebut antara lain penciptaan ekonomi berkelanjutan, keuangan dan penggunaan energi hijau. Febrio mengatakan Indonesia akan menjadi contoh negara berkembang yang bisa mengelola resiko penanganan perubahan iklim dengan keberlanjutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

"Itu yang akan kita lakukan di jangka menengah dan jangka panjang," tandasnya.