Pemerintah Tegaskan Rencana Pembubaran PLN Batubara Masih Kajian

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara, terkait rencana pembubaran anak usaha PLN Batubara. Pembubaran perusahaan bergerak di jual beli batubara itu, dinilai menjadi salah satu langkah untuk efisiensi.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, sejauh ini Kementerian BUMN masih mengkaji secara teknis untuk langkah pembubarannya. Sebab, ada perhitungan-perhitungan akan dilihat, seperti hal teknis dan nilai aset perusahaan.

"Nanti dari sana baru kita ambil langkah untuk pembubarannya. Kemudian kenapa harus dibubarkan salah satunya adalah supaya efisiensi," kata Arya kepada wartawan, Jumat (14/1).

Pemerintah melihat, selama ini batubara yang dibeli oleh PLN, berasal dari PLN Batubara. Sementara, dengan skema tersebut, PLN Batubara tetap ambil margin.

Tentu itu membuat skema distribusi batubara menjadi tidak efisien dari sisi biaya. Jika PLN Batubara sudah dibubarkan maka para produsen batubara bisa langsung memasok batubara ke pembangkit listrik.

"Dengan cara ini nanti pemilik-pemilik batubara itu akan langsung ke PLN jadi tidak lagi pakai di tengah-tengah yang namanya PLN BatuBara gitu ya," ujarnya.

Stok Batubara Cukup, Pemerintah Jamin Suplai Listrik PLN Aman Hingga Akhir Januari

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menjamin pasokan dan suplai listrik nasional dari PT Perusahaan Listrik Nasional atau PLN (Persero) aman hingga akhir Januari 2022.

Arifin menjelaskan bahwa pemerintah telah menginventarisir jumlah stok batubara dari pihak produsen ke PLN. Hingga saat ini stok tercatat sudah mencukupi.

"Jadi ada tambahan 5,17 juta ton. Jadi dalam bulan Januari ini kebutuhan PLN sebesar 16,2 juta ton bisa diamankan," ujar Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (13/1).

"Itu tentu saja bisa dilakukan dengan bantuan produsen-produsen, kemudian juga asosiasi angkutan yang diminta kerahkan armada untuk bisa mendukung kebutuhan," dia menambahkan.

Dari temuan itu, dia menyimpulkan, dimulai pada 10-11 Januari lalu, stok batubara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik PLN bisa diamankan hingga 15 hari operasi (HOP).

"Ini sampai akhir Januari kita bisa pastikan pasokan ini bisa diamankan," tegas Arifin.

Sementara untuk untuk distribusi listrik ke daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau PLTU besar, pemerintah masih mewajibkan pembangkit listriknya punya stok batubara untuk 20 hari operasi.

"Dari hasil terakhir kemarin sore (Selasa, 12 Januari), sudah ada statement dari PLN, sudah bisa meyakinkan, karena kontraksi juga sudah di-close," pungkas Arifin.