Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyatakan, DJKN Kemenkeu akan merampungkan sertifikasi BMN dalam waktu 3 tahun, terhitung mulai 2019 hingga 2022. Menurut Encep, ada sisa lahan BMN seluas 46.725 bidang atau seluas 275.000 hektare yang akan ditargetkan selesai mendapatkan sertifikat pada 2022 mendatang.

"Ini terobosan kami, kami ingin mempercepat sertifikasi sisa lahan BMN selama 3 tahun ini, selesai tahun 2022," tutur Encep saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/02).

Hingga akhir 2019, pemerintah telah melaksanakan sertifikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Adapun untuk 2020 sendiri, target bidang tanah BMN yang akan disertifikasi ialah sebanyak 15.426 bidang.

Secara pembagian wilayah, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ada 2.238 bidang tanah yang sudah tersertifikasi. Kemudian, wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 1.978 bidang tanah. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulseltrabar) sebanyak 1.624 bidang tanah. Serta Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggormalut) sebanyak 1.240 bidang tanah.

Encep menyatakan, DJKN memiliki peran penting dalam upaya percepatan sertifikasi ini, diantaranya melakukan pembinaan dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi dan pelaksanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sesuai target.

"Karena tentu jika banyak yang belum disertifikasi, kita akan kehilangan momentum pemanfaatan BMN untuk menghasilkan revenue, makanya harus tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik," kata Encep mengakhiri.

Sri Mulyani Gelisah Banyak Barang Milik Negara Tapi Tak Memberi Manfaat

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengakui bahwa Barang Milik negara (BMN) selama ini belum memberi kontribusi besar pada pendapatan negara. Dari total nilai sebesar Rp4.000 triliun, BMN hanya menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp2 triliun saja.

Sri Mulyani mengaku merasa gelisah melihat ada barang atau aset negara yang sia-sia. Bahkan barang atau aset itu tak menghasilkan apapun.

"Saya nggak peduli dan nggak ingin lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu sia-sia, tidur, malas," tegas Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Selasa (25/9).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemilahan kebutuhan aset kementerian atau lembaga secara lebih disiplin. Ani mencontohkan efisiensi perlu dilakukan termasuk dalam hal penggunaan bangunan untuk kantor lembaga atau kementerian.

"Semua kementerian ingin punya kantor sendiri. Disiplin pemanfaatan aset, seperti apakah perlu? Kalau pun perlu apakah harus baru? Oh nggak perlu, baru apakah harus di situ?" urai Sri Mulyani.

Aset juga harus mampu memberikan pemasukan bagi negara. Sri Mulyani mencontohkan salah satu cara agar aset negara bisa menghasilkan adalah dengan menyewakan BMN yang kurang termanfaatkan ke pihak swasta.

"Itu konsep. Setiap space ada harganya lompatan revolusi dalam pengelolaan BMN. Saat saya di Bank Dunia semua space di dalam gedung dianggap bukan milik siapa-siapa. Ada unit membutuhkan space ditanya, unit ini kerjanya ngapain? Dia punya budget nggak? Dan punya nilai tambah apa dan kemudian menjustifikasi menggunakan space. Bahkan semua ruang rapat adalah ruang rapat bersama. Harus register (ketika hendak memakai ruang rapat)," tutup Sri Mulyani.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6