Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mengusulkan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 1,52 - 1,75 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

"Antara utang dan non utang, kita melihat karena 1,52-1,75 persen dari PDB, berarti pemerintah akan tetap menutup melalui pembiayaan utang. Kalau kita melihat pembiayaan utang kita itu terus menurun tambahannya dari 2017 ke 2018 ke 2019 dan kita harapkan 2020 dia terus menurun," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di DPR, Jakarta, Selasa (25/6).

Suahasil menjelaskan, target defisit tersebut, tercatat lebih rendah dari defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2019 sebesar 1,84 persen.

"Kami ingin sampaikan APBN tahun depan tetap sifatnya ekspansif dan terukur. Karena itu, kita melakukan anggaran defisit," terang dia.

Menurut Suahasil, pembiayaan utang meningkat karena pembiayaan investasi belum signifikan untuk akselerasi pembangunan, peningkatan pembiayaan MBR dan untuk penguatan LPDP sebagai sovereign world fund.

"Jadi kebijakan ini artinya kita akan membelanjakan pengeluaran negara dan kita harapkan itu mendorong pembangunan termasuk rasio elektrifikasi, perlindungan sosial, dan belanja-belanja lainnya yang nanti akan secara lebih detail diurai dalam belanja negara," tambah dia.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com