Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah tak perlu utang jika maksimalkan penggunaan SAL

Pemerintah tak perlu utang jika maksimalkan penggunaan SAL Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Lembaga swadaya meyakini tambahan utang Rp 63,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebetulnya tidak perlu. Kebutuhan pembiayaan alternatif bisa memakai Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN 2012 sebesar Rp 56,1 triliun.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto dalam jumpa pers catatan akhir tahun pengelolaan APBN. Dia mempertanyakan mengapa SAL tak pernah dilirik pemerintah buat menambal anggaran negara, alih-alih menerbitkan utang baru.

"Pemerintah tidak memanfaatkan SAL secara maksimal, seharusnya tidak perlu APBN ada defisit," ujarnya di Jakarta, Senin (30/12).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat menambah pembiayaan utang Rp 63,4 triliun. Alhasil, besaran utang sepanjang 2013, menjadi Rp 224,9 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 161,4 triliun. Rinciannya, SBN (netto) sebesar Rp 241,3 triliun, pinjaman luar negeri (netto) turun menjadi Rp 16,8 triliun, dan pinjaman dalam negeri (netto) masih sama sebesar Rp 500 miliar.

Jika penyebabnya defisit, termasuk karena bengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Yenny menuturkan bahwa potensi SAL sangat memadai sebagai penambal anggaran. Dia justru mempertanyakan mengapa SAL selalu disimpan untuk anggaran selanjutnya, tanpa ada upaya memutarnya buat kepentingan produktif.

"SAL tahun ini hanya dipakai Rp 30 triliun. Selebihnya diendapkan. Padahal SAL bahkan dapat menutup pembengkakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun," cetusnya.

Tidak dimanfaatkannya potensi sumber pembiayaan alternatif, menurut Yenny, diperparah dengan sikap pemerintah tahun ini yang justru memperlebar defisit. Terutama selepas ada pembengkakan anggaran BBM bersubsidi.

APBN-P 2013 menurunkan pendapatan negara dari Rp 1.529 triliun, menjadi Rp 1.488 triliun. Namun, belanja negara justru dinaikkan hingga Rp 1.193 triliun. Alhasil, defisit mencapai Rp 233 triliun, atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?

Cak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?

Lebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Ini Alasan Harus Tukar Uang Jika Ingin Transaksi di Luar Negeri & Tak Pakai Mata Uang Tunggal

Ternyata, Ini Alasan Harus Tukar Uang Jika Ingin Transaksi di Luar Negeri & Tak Pakai Mata Uang Tunggal

Transaksi dalam mata uang asing melibatkan risiko nilai tukar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya