Merdeka.com - Rencana pemerintah menahan harga energi dan bahan bakar dianggap sebagai suatu kemunduran reformasi energi dan mampu mencederai peringkat utang Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, reformasi tidak hanya diukur dengan langkah pemerintah menahan harga energi dan bahan bakar. Pemerintah tengah mengambil sejumlah langkah agar rating Indonesia terus naik.

"Reformasi kan tidak hanya diukur dengan itu. Kita telah melakukan langkah-langkah reformasi baik perizinan. Baik sektor-sektor ESDM juga jalan terus, melakukan perbaikan di perizinan. Dan juga melakukan perbaikan di kebijakan insentif perpajakan. Jadi jangan karena satu hal kemudian katanya reformasinya mundur," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/3).

Sebelumnya, lembaga rating Moody's memberi outlook Indonesia dengan rating positif pada peringkat Baa3 beberapa waktu lalu, karena Indonesia dianggap mampu memangkas subsidi energi. Namun, jika pemerintah kembali menggelontorkan dana untuk subsidi maka hal ini dianggap sebagai suatu kemunduran.

"Mungkin satu hal tidak seperti perkiraan dan harapan mereka, terutama dalam melihat harga BBM dan listrik. tapi kan itu akhirnya yang dilihat secara keseluruhan nanti gimana," jelasnya.

Terkait subsidi energi akan memperlebar defisit anggaran, Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan, soal anggaran harus dilihat dari harga crude oil (minyak mentah). Jika harga crude oil naik, memang subsidi juga naik. Namun demikian, penerimaan negara juga pasti akan naik.

"Soal anggaran, itu yang awalnya harus lihat harga crude oil, itu otomatis subsidi naik. Tapi Penerimaan pemerintah juga naik, total penerimaan gimana? surplus, nambah baik. Jadi tidak minus membuat defisit, itu kalau bicara fiskalnya," tandasnya.