Pemerintah Tak Jadi Larang Mudik 2020

Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah tak jadi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Namun demikian, nantinya akan ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona.

"Pemerintah tidak akan melarang mudik tapi mengendalikan agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahnya tidak secara keras melarang, tapi akan mengendalikan kalaupun orang pulang kampung mereka tidak membahayakan masyarakat di kampungnya," ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).

Ridwan mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat yang akan mudik dalam keadaan terbebas dari Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur agar transportasi yang digunakan untuk mudik tidak terlalu padat.

"Cara yang lain adalah memastikan mereka yang pulang itu sudah dalam keadaan bersih sedang diupayakan. Kemudian dalam tatanan implementasi prinsip jaga jarak secara disiplin. Misalnya akan dikendalikan bus atau kereta jangan sesak, jalanan juga lancar supaya tidak terjadi penumpukan. Ini akan masih dibahas detailnya," paparnya.

Masyarakat Bakal Terima Insentif Jika Tak Mudik

Sementara itu, pemerintah akan memberikan insentif bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik atau tetap tinggal di Jakarta. Pemberian bantuan tersebut hingga kini masih terus dimatangkan.

"Pemerintah sudah menyiapkan skema-skema pengamanan sosial sudah banyak dibicarakan oleh Mensos. Intinya sudah disiapkan insentif bagi orang-orang yang akan tinggal di Jakarta berupa kebutuhan atau bahan pokok dan beberapa kebutuhan lainnya," tandasnya.