Pemerintah tak bisa larang DPR minta anggaran bangun gedung
Merdeka.com - Anggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 740 miliar tiba-toba muncul pembahasan RAPBN 2016. Padahal, cetak biru atau blue print gedung DPR tersebut masih belum jelas.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tak bisa melarang lembaga seperti DPR untuk mengajukan anggaran belanja termasuk bangun gedung baru. Bambang mengatakan DPR memiliki hak untuk mengajukan anggaran seperti kementerian dan lembaga lainnya.
"Jadi pikirin bahwa itu hak dari DPR jadi soal keputusan mereka, ya ditanyakan pada mereka (DPR)," ujar dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta DPR untuk bersikap bijaksana dalam hal pengajuan anggaran, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas. Selain itu, kondisi perekonomian juga sedang menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah.
"Itu kan masukkan tapi kan kita tidak bisa bilang, kamu (DPR) tidak boleh," kata Bambang.
Dia pun enggan komentar lebih jauh mengenai pembangunan gedung baru DPR tersebut.
"Saya tak mau berkomentar soal itu karena itu adalah hak lembaga tinggi bernama DPR," tutup Bambang.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaMassa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca Selengkapnya