Pemerintah susun sistem pengupahan agar pengusaha tak keberatan

Merdeka.com - Pemerintah belum menemukan formulasi yang tepat untuk sistem pengupahan tenaga kerja sesuai kondisi ekonomi saat ini. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, sistem pengupahan penting sebagai pertimbangan bagi investor menanamkan modalnya di dalam negeri yang otomatis bisa membuka lapangan kerja baru.

"Bagaimana agar lapangan pekerjaan itu bisa lebih banyak. Otomatis investasi lebih besar dan isu-isu itu dikaitkan juga dengan persoalan pengupahan sebagai salah satu faktor pertimbangan di dunia usaha," kata Hanif di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Untuk sistem pengupahan, pemerintah masih merancang mekanisme yang tepat. Termasuk soal kenaikan upah agar tak memberatkan pengusaha.

"Kepastian bagi para pekerja menyangkut soal kenaikan upah yang harus terjadi tiap tahun maupun besaran kenaikan yang juga bersifat prediktable bagi dunia usaha sehingga tidak mengganggu perencanaan keuangan suatu perusahaan," jelas Hanif.

Disinggung mengenai besaran upah, dia mengaku belum ditentukan pemerintah. "Ya belum. Nanti tergantung sama formulanya. Ya pada dasarnya kalau menggunakan formula ya semua berbasis pada formula itu," ucap Hanif.