Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp105,5 triliun ke BUMN. Dari dana tersebut, ada 2 perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan Hutama Karya (Persero).

"Dari Rp105,5 triliun tersebut, 50 persen lebih terserap di PLN dan Hutama Karya," ujar Erick dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senin (2/12).

Rinciannya, PLN menyerap PMN sebesar Rp35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya menyerap Rp16,1 triliun atau 15 persen.

Penggunaan PMN ini, lanjut Menteri Erick, merupakan bagian dari penugasan pemerintah membangun instalasi ketenagalistrikan (PLN) dan pembangunan tol Trans Sumatera (Hutama Karya). Ruas Tol Trans Sumatera yang sudah diresmikan kurang lebih 400 kilometer (Km).

Tahun ini, PLN membutuhkan PMN sebesar Rp6,5 triliun (sudah terlaksana Rp2,5 triliun) untuk pelayanan listrik desa, sehingga PLN masih memiliki sisa PMN Rp4 triliun. "Adapun untuk Hutama Karya, tahun ini sudah disuntik Rp10,5 triliun untuk pembangunan 7 ruas tol Trans Sumatera," lanjut Menteri Erick Thohir.

Selain PLN dan Hutama Karya, program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga mendapat suntikan modal PMN.

Menteri Sri Mulyani Sayangkan 7 BUMN Masih Rugi Usai Diberikan PMN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.

Menteri Sri Mulyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah, masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan 8 mengalami kerugian.

Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu hanya 3 BUMN yang mengalami kerugian sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.

Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak 7 perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 perseroan.

"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Menteri Sri Mulyani menyampaikan, kerugian terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu penyebab utama perseroan itu mengalami kerugian.

Kemudian untuk Perum Bulog sendiri, Menteri Sri Mulyani mencatat, terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melakukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.

Reporter: Athika RahmaSumber: Liputan6.com