Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan skema pemberian bantuan kembali kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan dunia usaha dari dana cadangan sekitar Rp150 triliun. Adapun anggaran tersebut masuk dalam stimulus III yang nilainya mencapai Rp405,1 triliun.

"Pemerintah di sisi pembiayaan cadangkan pembiayaan Rp 150 triliun untuk dukungan bentuk lain UMKM, dunia usaha," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam video conference di Jakarta, Selasa (21/4).

Dia menyebut skema pemberian bantuan pembiayaan ini masih dibahas sekaligus dimatangkan antara pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ini terkait perbankan skema ini masih di siapkan pemerintah dengan perbankan dengan OJK, BI, dan LPS untuk bagaimana tangani dampak dari kegiatan sektor ekonomi dan keuangan," jelasnya.

Menurutnya, skema bantuan ini melengkapi langkah pemerintah dalam mengatasi dampak virus Corona. Pemerintah sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan yang terakhir adalah bantuan kepada dunia usaha.

"Jangan sampai dunia usaha betul-betul setop diharap bisa meringankan beban dan dalam waktunya mereka bisa pulih dan berkembang kembali," ungkapnya.

Per 29 Maret, Ada 1.332 UMKM Terganggu Bisnisnya Akibat Virus Corona

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, per 29 Maret 2020, terdapat 1.332 Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang terdampak virus corona. Rata-rata pelapor melaporkan bahwa dampak virus corona ini menyebabkan menurunnya penjualan.

"Ada sejumlah 917 KUMKM atau setara dengan 69 persen yang menyatakan turun penjualannya," menurut keterangan yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Selasa (31/3).

917 KUMKM dengan penurunan penjualan tersebut berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, keluhan lainnya mengenai sulitnya bahan baku, sejumlah 67 KUMKM atau setara dengan 5 persen yang mengalami kendala. Wilayahnya yakni Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa tengah.

Selain itu, terkait distribusi baik penyaluran bahan baku, penjualan, dan lainnya, yang menyebabkan terhambatnya aktivitas distribusi KUMKM. Sebanyak 119 KUMKM atau setara dengan 9 persen yang mengeluhkan terkait hal ini. Wilayahnya, yakni Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Utara dan Banten.