Pemerintah Siapkan Omnibus Law Perkuat Bakamla Jaga Wilayah Laut Perbatasan

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tengah bekerja sama dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk merumuskan omnibus law mengenai kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga wilayah perbatasan. Luhut ingin, lewat Omnibus Law ini bakal memperkuat Bakamla sebagai penjaga perbatasan (coast guard).

"Bakamla harus diperkuat untuk melindungi ZEE kita," kata Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (7/1).

Luhut melanjutkan, penyusunan Omnibus law tersebut untuk menyatukan tumpah tindih aturan pengurusan kelautan. Saat ini ada tujuh lembaga presiden yang tugasnya tumpang tindih dalam mengurus kelautan. Empat di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Bakamla.

Luhut mengaku membutuhkan banyak saran dari Mahfud MD yang memang ahli di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, Mahfud MD pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008-2013.

Selain pengamanan batas wilayah, Luhut juga ingin memperbaiki pangkalan nelayan di Natuna. Bahkan Luhut menyebut pangkalan nelayan sekaligus tempat Bakamla bertugas tak pernah rampung sampai sekarang. "Dari dulu tidak sempurna sehingga penggunaannya enggak baik," sambung Luhut .

Sebab, di sana tidak ada kapal tangker. Saat ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah mempersiapkan kapal tangker tersebut. "Sekarang tangkernya oleh pak prabowo kita lagi susun, itu saja," ujarnya.

Bangun Pangkalan Nelayan

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pemerintah sudah lama merencanakan membangun pangkalan nelayan di Laut Natuna. Hanya saja, proyek tersebut tak kunjung selesai.

"Bertahun-tahun kita siapkan pangkalan nelayan di Natuna tapi tidak pernah siap, sekarang kita paksa," kata Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (7/1).

Luhut mengaku sudah menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk menyelesaikan. Dia ingin, tahun ini rencana relokasi nelayan di pantai utara (pantura) dan sebagian Sumatera Utara dilaksanakan tahun ini.

Pangkalan nelayan di Natuna akan jadi tempat layak untuk dihuni nelayan relokasi dari Utara pulau Jawa. Sehingga nelayan bisa melaut ke wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

"Sekarang itu kita benahin dan kita butuh tender," ujar Luhut.

Luhut menegaskan/ rencana ini bakal dipercepat. Mengingat belakangan kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia.

"Dengan ada yang sekarang (kapal China di kawasan ZEE) kita percepat lagi. Pak Edhy saya lihat lebih cepat dengan yang ini," katanya mengakhiri.