Merdeka.com - Pemerintah menilai krisis global berkepanjangan saat ini masih belum usai. Perekonomian global dinilai masih akan melambat tahun depan. Krisis tersebut diperkirakan akan menjalar sampai Indonesia. Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku saat ini pemerintah telah menyiapkan 8 penangkal krisis global.

Agus menjelaskan langkah pertama yang diambil pemerintah adalah dengan terus menjaga iklim investasi dan menjaga konsumsi domestik. Konsumsi domestik Indonesia adalah faktor utama terus tumbuhnya perekonomian. Konsumsi domestik adalah penggerak pertumbuhan ekonomi sebagai pengganti ekspor yang terus melemah akibat krisis global.

"Kedua, meningkatkan alokasi anggaran belanja dan pengembangan infrastruktur. Pada 2013, APBN dialokasikan untuk belanja modal mencapai Rp 216,05 triliun atau meningkat 28,04 persen dari periode sebelumnya," ungkap Agus dalam Seminar Stabilitas Keuangan di The Westin Hotel di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12)

Kemudian, penangkal krisis yang ketiga adalah dengan mengalokasikan 'uang kaget' atau anggaran cadangan di 2013 untuk menghadapi krisis yang bisa dicairkan dengan persetujuan DPR dalam waktu 24 jam. "Alokasi anggaran itu Rp 5,5 triliun untuk menghadapi risiko-risiko yang datang dari makro ekonomi dan volatilitas harga pangan," tambahnya.

Selanjutnya adalah pemerintah akan terus meningkatkan penyerapan anggaran melalui peningkatan perencanaan anggaran yang matang. Sehingga, dengan adanya penyerapan anggaran yang meningkat dan berkualitas, perekonomian Indonesia diyakini akan terus bertahan.

"Kita saat ini menugaskan Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk meningkatkan penyerapan anggaran," tuturnya.

Kelima adalah koordinasi bersama antara Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Hal ini untuk menciptakan perlindungan dan peringatan dini terhadap krisis. "Keenam, mengintegrasikan early warning system yang ada di lembaga-lembaga di dalam FKSSK," sebutnya.

Ketujuh adalah merancang kerangka kerja penyerapan surat utang atau obligasi negara oleh BUMN sebagai stand-by buyer. Dan yang ke delapan adalah mengamankan neraca pembayaran Indonesia.