Pemerintah siap reformasi budaya Ditjen Pajak

Merdeka.com - Banyaknya kasus pegawai pajak terlibat korupsi dan melakukan penyelewengan membuat pemerintah berniat kerja lebih keras melakukan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan selain reformasi birokrasi, pemerintah juga akan mereformasi budaya yang berada di dalam institusi di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.

Menurut Eko, budaya yang harus dikembangkan di Ditjen Pajak adalah budaya melayani.

"Jadi kultur yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sebagai pegawai pajak dia kan punya kewenangan yang luas untuk menentukan berapa besarnya pajak tersebut. Jadi kalau dia tidak punya power culture, yang harusnya dikembangkan adalah kultur sebagai pelayan negara, ini tidak pernah terjadi," ujar dia saat menghadiri seminar dengan topik membangun birokrat yang berkualitas melalui perubahan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (16/5).

Selain itu, kata dia, strategi melakukan reformasi birokrasi adalah mengaitkan remunerasi dengan kinerja dan pengawasan.

Sehingga pihaknya akan mengefektifkan fungsi pengawasan aparat pengawas internal pemerintah yang bukan hanya mengawasi peredaran uang dan kinerja tetapi juga perilaku.

"Karena itu dia harus independen dan memiliki integritas yang tinggi, dialah yang harus menjaga peredaran uang pencapaian kinerja dan perilaku PNS. Sekarang kita sedang membahas dengan BPKP dengan para Irjen," kata Eko.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (15/5) kembali menangkap dua orang pegawai pajak yang menerima suap dari wajib pajak. Mereka ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi XI Arif Budimanta melihat masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di tubuh Ditjen Pajak merupakan persoalan sistemik. Untuk memperbaikinya maka diperlukan suatu terobosan.

Menurutnya, dalam melihat pemecahan persoalan ini, harus berpikir jangka panjang. Langkah perbaikan harus dimulai dari akar yakni pada proses penerimaan pegawai.

"Ini kita membicarakan masalah yang sudah sistemik dan perlu pembenahan," tandasnya. (mdk/noe)