Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf berencana meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha pada pekan depan. Program itu diharapkan mampu membangkitkan sektor dunia usaha di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan untuk saat ini program tersebut masih dalam tahap finalisasi. Pihaknya masih berkoordinasi dengan BUMN terkait untuk merealisasikan program tersebut.

"Senin, weekend ini pegawai Kementerian Keuangan terkait menyelesaikan segala kontraknya dengan Jamkrindo, Askrindo dan sebagainya, sehingga Senin bisa dilaunch ada kredit modal kerja," kata dia, di Jakarta, Jumat (3/7).

Dari sisi dana, pemerintah sudah menempatkan Rp30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khusus bagi modal kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, harus didukung program yang mampu mendorong penyalurannya.

"Sehingga, bank yang akan menyalurkan kredit modal kerja ini kan janjinya Rp30 triliun dikalikan tiga, dileverage menjadi Rp90 triliun, ini memang akan sangat menunggu launch program penjaminan ini," tegas Febrio.

Kadin Sebut Perbankan Butuh Program Penjaminan

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani mengatakan saat ini dunia usaha tengah berupaya untuk kembali bergerak. Padahal, saat ini kondisi supply dan demand masih dalam kondisi tertekan.

Sebab itu, pengusaha membutuhkan suntikan modal kerja. Sebab, tanpa suntikan modal kerja, mustahil roda ekonomi yang dibangun bisa berjalan optimal. "Tidak bisa optimal tanpa ada suntikan modal kerja dari bank," ujar di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Mengacu pada laporan dari beberapa asosiasi pengusaha, menyebutkan restrukturisasi kredit dari perbankan sudah mencapai batas. Sementara bank juga belum memberikan modal kerja.

Dia mengakui jika tidak semua perbankan di Indonesia memiliki likuiditas yang baik. Bank kategori buku 4 memiliki likuiditas yang baik. Kondisi berbeda untuk bank buku kecil.

Untuk itu Roslan menyarankan regulator meniru kebijakan yang diambil negara tetangga. Modal kerja yang diberikan perbankan dijamin oleh pemerintah 80 persen - 90 persen. "Penjaminan oleh pemerintah 80-90 persen dari pihak perbankan untuk mencegah moral hazard," kata Roslan.