Pemerintah serukan penghapusan era upah buruh murah
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan masa upah buruh murah di Indonesia harus disudahi. Selama ini memang Indonesia mengandalkan sisi upah sebagai keunggulan komparatif dalam bersaing dengan negara lain.
"Saya katakan buruh murah sudah selesai. Tidak boleh jadikan keunggulan komparatif," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam silaturahim dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Istana Bogor, dilansir dari Antara, kemarin.
Menurut SBY, buruh laik untuk hidup sejahtera. Meski begitu, dia mengingatkan dalam penentuan upah buruh haruslah logis.
Presiden menilai pengusaha dan buruh idealnya dapat duduk bersama untuk memecahkan masalah kenaikan upah buruh agar saling menguntungkan. Hasil melalui kesepakatan akan lebih enak dijalankan oleh semua pihak.
SBY turut mengecam tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah upah. Sebab, cara ini justru malah membuat pengusaha dan buruh rugi.
"Peningkatan upah buruh dengan kemampuan dunia usaha, bicarakan baik-baik. Ketemu, dijalankan. Ketika sudah berjalan, jangan disegel, kita ingin buruh sejahtera, perusahaan juga tidak ada PHK. Jangan dibiarkan kalau ada kekerasan yang tidak perlu," kata Presiden.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menambahkan penghapusan upah buruh murah dapat dikompensasi oleh peningkatan produktivitas buruh. Pemerintah menilai saat ini buruh nasional sudah cukup produktif sehingga laik diberi peningkatan kesejahteraan.
"Itu salah satu tekad pemerintah. Ini didasari produktivitas dan juga tingkat efisiensi. Ini yang kita ketinggalan dan harus diperjuangkan," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaKelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk.
Baca Selengkapnya