Pemerintah Segera Buat Aturan Larangan Ekspor Listrik EBT

Merdeka.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan segera membuat aturan soal larangan ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT). Hal ini sudah diputuskan lewat rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, ketika sudah memutuskan kebijakan baru, maka bisnis yang sudah terlanjur terbit akan dievaluasi. Namun, ia memastikan sejauh ini belum ada izin ekspor listrik EBT yang dikeluarkan pemerintah.

"Yang namanya sudah putus, yang sudah telanjur dikeluarkan akan dievaluasi. Tidak ada cerita. Setahu saya belum ada izin ekspor kok. Selama ini kan izin lokasi saja yang gue keluarin. Belum ada izin-izin untuk ekspor," kata Bahlil dalam konferensi pers di World Economic Forum (WEF) 2022 yang dipantau secara daring dari Jakarta, dikutip Antara, Selasa (24/5).

Bahlil menuturkan ide untuk melarang ekspor listrik EBT keluar saat perhelatan KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar beberapa waktu lalu di Amerika Serikat. Ide itu pun, menurut Bahlil, keluar demi menjaga Indonesia agar tidak dimanfaatkan negara lain.

"Jadi kita juga kemarin lagi mencari-cari, meraba-raba. Begitu kemarin KTT ASEAN-AS di (Washington) DC, saya kebetulan mendampingi Bapak Presiden. Di situlah baru ide gila kita sebagai pemerintah keluar. Baru bisa menebak arahnya begini. Kita kan harus jaga negara kita, jangan dikibulin sama orang," ungkapnya.

Keputusan untuk melarang ekspor listrik EBT dilakukan pula untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri. Namun, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan larangan ekspor EBT kepada dunia atau negara manapun tidak berarti Indonesia menghentikan investasi untuk membangun EBT.

"Silakan saja, karena kita di 2025 pun harus 23-25 persen energinya dari EBT. Bahkan kita sudah komitmen di 2050-2060 kita zero emission. Jadi monggo, bagi teman-teman yang mau bangun investasinya untuk EBT, silakan, termasuk di Kepri. Monggo, tapi kami tidak ekspor ke negara lain," katanya.