Pemerintah satukan sikap hadapi WTO

Merdeka.com - Menteri-menteri bidang perekonomian berkumpul membahas posisi dan sikap Indonesia dalam menghadapi Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perhelatan itu digelar di Bali, 3-6 Desember mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, selain membahas persiapan sebagai tuan rumah, isu yang akan diperjuangkan pemerintah juga dibahas. Sejauh ini, negara maju dan berkembang sering tak sepakat mengenai perjanjian bidang pertanian.

"Pertama penyelenggaraannya sendiri harus sukses. Substasninya juga harus sukses, banyak sekali substansi yang dibahas di situ, dan umumnya yang alot itu adalah pertanian," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/11).

Selain itu, Indonesia siap meneruskan kesepakatan para pemimpin kerja sama Asia Pasifik (APEC). Diharapkan, hasil KTT dua bulan lalu dapat diimplementasikan menjadi keputusan WTO.

"Semua leaders APEC mengatakan pentingnya kita bahas perdagangan kita ini, dalam konteks multilateral. Ya kalau dalam konteks multilateral berarti ya WTO itu," kata Hatta.

Beberapa agenda perdagangan Indonesia di WTO adalah pemberian paket liberalisasi yang lebih adil buat negara miskin, khususnya soal quota free duty free (QFDF).

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO tahun 2005 di Hong Kong, peserta pertemuan sepakat mewajibkan negara maju untuk memberikan fasilitas DFQF mulai tahun 2008 bagi sedikitnya 97 persen produk ekspor negara miskin. Faktanya, beberapa negara maju masih mengakali aturan itu berdasarkan total pos tarif, alias tidak berdasarkan setiap negara miskin yang bermitra dengan mereka.

Tahun lalu, India memberlakukan DFQF sebesar 85 persen dari total pos tarifnya, China sebesar 60 persen, Korea Selatan sebesar 95 persen ,dan Taiwan sebesar 32 persen.

Dalam rapat persiapan WTO hari ini, hadir pula Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, serta Menteri Pertanian Suswono.