Pemerintah permudah verifikasi ekspor mebel dan kayu

Merdeka.com - Pemerintah bakal menerapkan regulasi baru untuk mendorong ekspor nasional yang ditarget tumbuh 300 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Salah satu komoditas yang digenjot adalah ekspor mebel dan produk berbahan kayu.

Tiga kementerian yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan kementerian Lingkungan Hidup bakal mempermudah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

"Tujuan sinergi permen ini yakni memberikan kemudahan dan kelancaran pada asosiasi mebel dan handy craft untuk ekspor yang dibuat oleh asosiasi," ujar Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Sinergi tiga kementerian tertuang dalam Permendag No 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dengan Permen LHK No.P95/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

"Dengan adanya Permen ini bisa menjadi pedoman bagi teman-teman asosiasi," tuturnya.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian LH Bambang Hendroyono menambahkan, penerapan SVLK juga untuk menekan kasus illegal logging.

"SLVK dibangun untuk memberantas illegal logging dan trading, perbaikan tata kelola usaha produk industri kehutanan," tuturnya.

Aturan anyar ini juga untuk menjamin kepastian legalitas kayu serta mempromosikan kayu legal dalam negeri. Bambang mengungkapkan, saat ini SVLK digunakan sebagai instrumen perdagangan kayu legal dalam negeri.

"Dengan pasar utama antara lain, Uni Eropa, Australia, Jepang, Kanada, Tiongkok, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sehingga, produk industri kehutanan Indonesia tidak dikenakan due diligence (uji tuntas)," ucapnya.