Pemerintah percepat bahas penundaan izin perkebunan kelapa sawit

Merdeka.com - Hari ini, sejumlah menteri kabinet kerja bergantian datang ke Kemenko Perekonomian. Rencananya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi (rakor) yang membahas tentang Perspektif Subtansi Rancangan Penundaan (Moratorium) Izin Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Ferry menyebutkan rapat kali ini membahas tentang penundaan izin perkebunan sawit. "Rapat bahas sawit, bahas soal moratorium. Nanti kita ngobrol ya," ujar Ferry di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7).

‎Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, wacana moratorium sawit tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Selama ini pelaku usaha terus melakukan perluasan (ekstensifikasi) lahan kelapa sawit. Namun produksi sawit di lahan yang sudah ada tidak dimaksimalkan.

"Salah satu tujuannya adalah soal produktivitas, yang dimaksud oleh Pak Presiden melontarkan moratorium itu. Ini supaya kita tidak lagi melakukan perluasan atau ekstensifikasi lahan baru," ungkap dia.

Thomas mengatakan, saat ini total lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah mencapai 11 juta hektar (ha). Dari jumlah tersebut, 55 persen digarap perusahaan besar (inti) dan 45 persen oleh petani plasma.

"Ini lumayan banyak, tapi 40 persen dari luasan tersebut produktivitasnya rendah‎. Saya khawatir kalau dengan ekstensifikasi kita sulit disiplin untuk meningkatkan produktivitas di lahan yang sudah digarap. Kalau stop ekstensifikasi kita akan fokus pada produktifitas‎," kata dia.

Thomas menyatakan, saat ini wacana tersebut masih terus dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia berharap jika telah disahkan menjadi kebijakan nantinya, moratorium perluasan lahan kelapa sawit ini bisa diterima oleh para pelaku usaha‎.

"Saya tidak mau mendahului atasan saya, Pak Presiden. Ini masih digodok di kantor Menko. Mari kita tunggu pengumuman resmi Presiden dan Pak Menko," tandas dia. (mdk/sau)