Pemerintah pastikan nasib kontrak Freeport sebelum 25 Juli 2015

Merdeka.com - Pemerintah memastikan bakal memutuskan nasib kontrak tambang PT Freeport Indonesia sebelum 25 Juli 2015. Itu artinya empat tahun sebelum masa kontrak Freeport habis pada 2021.

"Kami akan pastikan diperpanjang hingga 2041 atau tidak," ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2).

Namun sebelum itu, kata Sudirman, pihaknya harus terlebih dulu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Sebab, beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis.

Klausul itu bakal diperlonggar menjadi perpanjangan kontrak harus dilakukan minimal dua tahun sebelum masa kontrak habis.

"Siapapun yang investasinya dengan nilai USD 17,3 miliar kan butuh kepastian. Kepastian perpanjangan di UU memang dua tahun, tapi PP diubah dan direvisi."

Said Didu, Ketua Tim Sinkronisasi Pengolahan dan Pemurnian Minerba Kementerian ESDM Said Didu mendukung rencana tersebut. Menurutnya, Freeport membutuhkan kepastian karena persiapan tambang bawah tanah membutuhkan waktu lama.

"Pertambangan underground untuk menyiapkan infrastruktur saja 10 tahun barus sampai tambangnya. Sangat wajar mereka butuh kepastian hukum. Secara ekonomi karakteristik 10 tahun pembangunan infrastruktur. Mereka juga akan habiskan 70 persen investasi didepan jadi mereka butuh kepastian hukum."