Merdeka.com - Pemerintah meneken aturan blokir ponsel black market (ponsel BM) via International Mobile Equipment Identity (IMEI). Dengan demikian, pemerintah memiliki enam bulan untuk melakukan berbagai langkah sebelum aturan ini diterapkan. Salah satu upaya yang dijalankan pemerintah, yakni melakukan sosialisasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, aturan ini tidak membatasi masyarakat untuk membeli ponsel. Sebagai contoh, masyarakat bisa saja membeli ponsel dari luar negeri. Namun dengan catatan ponsel tersebut dipastikan bukan berasal dari black market.

"Beli di luar negeri tidak masalah, tapi belinya (ponsel) yang legal. Karena sampai ke sini tetap ketahuan juga (jika ponselnya ilegal)," kata dia, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10).

Tujuan dari aturan IMEI, untuk menjamin persaingan yang sehat di pasar. Sebab tidak bisa jika pelaku usaha yang menjual ponsel legal harus membayar pajak, sementara yang ilegal tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

"Jadi kami menyampaikan sistem ini tidak akan mengganggu user smartphone atau pedagang. Pedagang ada waktu 6 bulan atau 2 siklus. Jadi tidak ada ruang untuk BM (ponsel black market)," tegas dia.

Hal senada diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar meyakinkan para pedagang yang memasarkan ponsel legal untuk tak perlu cemas bisnisnya bakal terganggu. "Ada rumor di roxy tutup semua. Kalau dia melakukan perdagangan legal dia tidak tutup," ujar dia.

Dia menegaskan, pola pikir pengusaha harus diubah. Sebab, pajak bukan hal yang harus dijadikan beban karena memang itu adalah kewajiban. Menurutnya, pelanggan atau pengguna ponsel akan diuntungkan dengan peraturan ini. Sebab ke depan, ponsel yang mereka beli pasti terjamin kualitas dan legalitasnya.

"Ini bukan hal baru. Kita akan tertib niaga, tertib perdagangan. Keluhan konsumen atas produk dari BM (black market) juga tidak sedikit. Konsumen juga yang akan diuntungkan. Mereka beli barang yang pasti dan terjamin," jelasnya.