Pemerintah pasrah keuntungan negara berkurang dari Blok Masela

Merdeka.com - Pemerintah mengaku pasrah apabila jatah negara berkurang dalam insentif bagi hasil (split) terkait rencana pembangunan kilang gas di Blok Masela melalui skema onshore atau pipanisasi melalui jalur darat. Sebab, skema ini pihak kontraktor, Inpex Corporation Internasional meminta insentif dari proyek kilang tersebut.

"Bilamana merasa diperlukan, ya katakanlah bagian pemerintah berkurang, tapi total value negara bertambah. Jadi konstruksinya gitu loh. Berapa split yang diusulkan, berapa yang pas, optimumnya berapa, yang jelas harus tetap bisa atraktif," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko di Hotel Kempinsky, Jakarta, Selasa (19/7).

Meski demikian, dirinya mengaku belum ada keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah. Saat ini, masih melakukan pembahasan dengan pihak kontraktor.

"Yang jelas pemerintah siap mengevaluasi, misal split itu. Masih bisa dibicarakan kan, jadi tidak seperti dulu yang bilamana sudah ditetapkan harus dijalankan," jelasnya.

Soal tenggat waktu pengambilan keputusan, Sujatmiko mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam bersama dengan pihak kontraktor.

"Jadi nanti akan dibahas bersama Inpex. Mereka usulkan apa saja yang bisa diterima, kita akan atur dengan policy nya seperti apa, setelah fix baru diumumkan. Jadi intinya kita bisa kasih insentif agar tetap atraktif," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan pembangunan fasilitas kilang gas di Blok Masela melalui skema onshore atau skema pipanisasi melalui jalur darat. Dengan adanya keputusan itu, pihak kontraktor, yakni Inpex Corporation Internasional pun meminta insentif setelah rencana pembangunan yang awalnya ditawarkan dengan skema offshore atau di lepas pantai.