Pemerintah optimis penerimaan pajak capai Rp 1.000 T

Merdeka.com - Pemerintah optimis penerimaan negara dari sektor pajak bakal tercapai Rp 1.000 triliun. Keyakinan tersebut didapat setelah adanya paket kebijakan ekonomi soal revaluasi aset.

Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi mengatakan, laporan terakhir yang diterima tim ahli wapres, penerimaan negara dari pajak baru mencapai kisaran Rp 950 triliun. Angka ini masih jauh dari target penerimaan pajak yang dipatok dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.

"Ini kan setiap hari laporannya. Saya pikir pasti masih kuranglah, kalau ini kita akhirnya revaluasi asetnya, ada tambahan-tambahan lain, kerja keras, pajak ini untuk mendapatkan, saya pikir kalau Rp 1.000 triliun bisa tercapailah," papar Sofjan di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/21).

Untuk target penerimaan pajak tahun depan yang dipatok mencapai Rp 1.350 triliun dalam APBN 2016, Sofjan menilai perlu dievaluasi kembali. Hal ini didasari kondisi perekonomian tahun depan diprediksi masih belum membaik.

"Biarpun ada tax amnesty dan macam-macam saya pikir kita harus evaluasi. Tidak mungkin kita capai setinggi inilah, ini terlalu ambisius. Ya, tahun ini enggak tercapai apalagi tahun depan juga. Ekonomi kita enggak melihat membaik kan sementara ini," kata dia.

Sofjan menambahkan pemerintah akan melakukan evaluasi beberapa program dan proyek yang akan dilaksanakan tahun depan sebagai antisipasi sisi penerimaan yang minim tahun depan. Menurut dia, pemerintah tidak akan memotong anggaran yang merupakan pengeluaran tetap seperti belanja pegawai, anggaran pendidikan dan kesehatan serta subsidi rakyat miskin.

Untuk itu, pemerintah gencar menggandeng pihak swasta untuk menggarap proyek-proyek besar, seperti proyek-proyek infrastruktur.

"Ya pasti harus kita perbaiki. Yang enggak perlu mesti di cut. Pasti yang rutin gaji-gaji kan ga bisa di cut, subisi ga bisa di cut, untuk kesehatan, pendidikan kan ga bisa, yang bisa di cut kan cuma anggaran pembangunan. Maka itu kita akan switch lebih banyak pembangunan ke swasta, enggak perlu pemerintah, swasta yang bangun," pungkas dia.