Pemerintah optimalkan pemanfaatan pulau terluar genjot ekonomi dan keamanan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto. Rapat koordinasi tersebut membahas mengenai Penataan Ruang Laut (Pulau Terkecil dan Terluar).

Menko Wiranto mengatakan, pembahasan mengenai penataan pulau terkecil dan terluar dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih aturan antara kepentingan daerah dan pusat. Hal ini juga dibutuhkan dalam rangka memberi izin untuk mendorong peningkatan investasi.

"Saya diundang Menko Perekonomian untuk melakukan satu rapat koordinasi mengenai bagaimana kita mengelola pulau pulau kecil terluar atau pulau pulau di perbatasan dimaksudkan agar ketika menyusun satu rencana peraturan pemerintah atau perundang undangan itu semuanya tidka tumpang tindih antara kepentingan daerah dan pusat antara kementerian KKP dan ATR," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/7).

Menko Wiranto mengatakan, selain untuk investasi, pengelolaan pulau terluar memiliki nilai strategis. Di mana, hal tersebut merupakan titik dasar penentuan batas wilayah nasional dengan negara lain dan merupakan satu zona pertahanan keamanan nasional.

Untuk itu, pemerintah nantinya akan membentuk tim khusus dalam rangka membuat kajian khusus dan merancang aturan. Sehingga ke depan, aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan investasi dan pengelolaan serta pengawasan pulau terluar Indonesia.

"Jadi dipihak Menko Polhukam sudah ada satu tim khusus yang mengoordinasikan perlakuan pulau pulau terluar perbatasan yang dilihat dari aspek pertahanan keamanan. Nah dengan adanya kami bertemu maka akan kami bahas bersama," jelasnya.

"Antara kepentingan pertahanan keamanan dan kepentingan yang bernuansa ekonomi jadi satu. Sehingga payung hukumnya nanti sudah mengandung parameter parameter yang sudah bisa memayungi dalam pelaksanaan aksi aksi di bawah agar tidak tumpang tindih," tandasnya.