Pemerintah ngeluh tidak bisa awasi laut

Merdeka.com - Praktik pencurian ikan terus terjadi di Indonesia. Bahkan, pencurian ikan secara dilakukan secara masif. Pemerintah menegaskan tidak bisa mengawasi perairan Indonesia yang sangat luas.

Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Asrul membenarkan bahwa pihaknya kewalahan mengawasi perairan Indonesia dengan alasan infrastruktur yang belum memadai. "Kalau bicara pengawasan, infrastruktur kita masih belum memadai. Jadi untuk pengawasan ini kan terbatas," ungkap Asrul di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Selain infrastruktur, kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah minimnya armada kapal yang masih sedikit. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengawasi praktik pencurian ikan. "Orang-orang yang punya keahlian juga kita kurang. Karena itu kan ada pendidikan khusus untuk pengawasan. Mereka dilatih kemudian dapat sertifikasi baru boleh mengawasi," kilahnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menegaskan pencurian ikan, paling tidak telah mencapai Rp 255 triliun per tahunnya. Pengawasan yang lemah, membuat praktik penjualan ikan ilegal semakin menjamur di dalam negeri.

"Larinya ke pengawasannya. Kalau memang harganya menarik pasar dan didrop di pelabuhan perikanan terdekat, pasti dia akan kembali," katanya. (mdk/arr)