Pemerintah mengaku kantongi jurus tangkal dampak PHK massal

Merdeka.com - Deputi Menteri Perekonomian (Menko) bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Eddy Putra Irawady menyebut adanya Pemutusan hubungan Kerja (PHK) massal pada industri di beberapa sektor disebabkan gejolak ekonomi dunia. Maka dari itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan sebagai bantalan perekonomian.

"Beberapa instrumen seperti harga minyak dunia, kurs tukar mata uang dan perlambatan ekonomi poros negara ekonomi memang jadi faktor penentu," kata Eddy dalam workshop di Kantor pusat Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (4/2).

Pihaknya mengaku kalau adanya pemutusan hubungan kerja serta hengkangnya pelaku usaha menjadi hal biasa. Menurutnya, pelemahan ekonomi dalam negeri tak cuma terjadi pada Indonesia.

"PHK itu adalah dinamika bisnis, kondisi ekonomi global, hampir semua negara itu menurun, demand and supply pasti ikut berdampak negatif," tuturnya.

Dia menambahkan pemerintah telah memberikan solusi pada beberapa sektor industri. Salah satunya mendorong pemberian insentif melalui paket kebijakan. Diharapkan tumbuhnya sektor industri lainnya dapat menyerap para pekerja yang mengalami PHK.

"PHKnya, menurut saya karena eksternal faktor, kompensasi kepada sektor lain, yang dilakukan mendorong daya industri lainnya. Sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat," klaimnya.

Seperti diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal mengungkapkan Toshiba lebih dulu merumahkan ribuan pekerjanya di Cikarang, Bekasi. Sebelumnya, pabrikan asal negara matahari terbit itu mempunyai enam pabrik, namun satu-persatu mulai angkat kaki dalam kurun 10 tahun terakhir.

"Jadi tidak ada lagi pabrik Toshiba. Yang ada Toshiba memproduksi

printer di Batam tapi skalanya kecil. Nah yang tutup ini adalah pabrik televisi Toshiba terbesar di Indonesia, selain di Jepang," katanya saat Konferensi Pers beberapa waktu lalu.

Lainnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran terjadi pada sektor Minyak dan Gas (Migas). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui Chevron rencananya akan PHK 25 persen karyawannya.