Pemerintah Masih Matangkan Rencana Pemindahan Ibukota
Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin menyatakan, pemindahan ibukota masih berstatus pematangan perencanaan. Pemindahan ibukota negara memang sudah solid, hanya saja masih perlu beberapa pendalaman.
"Secara teknis sudah tergambar hanya memang beberapa sisi pendalaman data harus lebih diragukan," kata Ridwan dalam video konferensi, Jakarta, ditulis Selasa (16/6).
Dia mengatakan, skema smart city yang diusung perlu dimatangkan lagi meski sudah tergambar secara visual. Tetapi konsep ini perlu diterjemahkan lagi secara fisik.
Selain itu, hingga pertengahan bulan Mei, pemerintah masih memilah proyek pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah dan pembangunan yang perlu mendatangkan investor. "Investasi ini strategi sendiri, memilih mana yang akan disediakan pemerintah dan mana yang akan diundang investor swasta untuk berpartisipasi," imbuhnya.
Dia menegaskan, keputusan pemerintah memindahkan ibukota negara sudah direncanakan sebelum pandemi corona terjadi. Bahkan beberapa berbagai percepatan juga telah dilakukan sebelumnya.
"Keputusan pemerintah untuk pemindahan ibukota sudah solid, bahkan percepatan sebelum pandemi," tandasnya.
Sebelumnya, progres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sempat mengalami beberapa kendala administratif imbas pembatasan sosial yang diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini termasuk di Kalimantan Timur yang menjadi calon Ibu Kota baru.
Hambatan yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan site visit oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian aset di ibu kota baru.
"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN yang juga agak terhambat selama pandemi covid-19 adalah penilaian. Melakukan penilaian tentunya butuh kunjungan ke premis, tempat aset," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam media briefing, Jumat (12/6).
Hal tersebut, kata Isa, disebabkan oleh protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat.
"Karena protokol kesehatan, kita tidak izinkan penilai terjun ke lapangan. Sudah kita revisi aturannya, tapi memang subjek pada ketentuan PSBB. Itu alasan teknis sehingga saat ini belum ada progress karena terkendala melihat hal yang sifatnya fisik di lapangan."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaAlasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaMeski ada perintah desain ulang, Danis optimistis Istana Wapres dapat selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaPemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya