Pemerintah masih kekurangan dana bangun infrastruktur transportasi

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku pemerintah mengalami kekurangan pendanaan untuk membiayai infrastruktur transportasi dalam negeri. Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 1.283 triliun untuk memenuhi sejumlah infrastruktur di jalur kereta, terminal bus, pelabuhan dan bandara.

"Dari alokasi anggaran tersebut, diperkirakan pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak Rp 491 triliun sehingga terjadi kekurangan pendanaan," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Rabu (16/11).

Dari jumlah tersebut, katanya, pemerintah hanya mampu berkontribusi sekitar 30 persen dan sisanya akan disediakan oleh BUMN, swasta dan Public Private Partnership (PPP).

Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari alternatif pendanaan guna menutupi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Salah satunya, dengan menggandeng pihak BUMN dan swasta.

"Ketika pembangunan infrastruktur ingin dipercepat pada masa mendatang, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan lagi," ungkapnya.

Budi juga telah membentuk sebuah tim yang melibatkan pihak-pihak kompeten di bidangnya untuk mewujudkan kerja sama sektor transportasi antara BUMN dan swasta.

"Agar bagaimana satu perencanaan dan perkembangan bisa sesuai dengan pekerjaan atau badan usaha yang dibentuk bisa memberikan manfaat bagi sektor transportasi," jelasnya.

Kendati demikian, dia mengakui pembangunan infrasturktur transportasi kerap terkendala oleh masalah pembebasan lahan. "Kendalanya dalam kerja sama swasta, seperti sulitnya pengadaan tanah. Ketidakmampuan sektor swasta untuk masuk ke dalam investasi yang berisiko," tutupnya.