Pemerintah Masih Kaji Rencana Pelarangan Ekspor Timah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas seperti bijih nikel yang dikecam oleh banyak negara.

Atas keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dinyatakan kalah. Dari pelarangan kedua komoditas tersebut, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk melanjutkan pelarangan ekspor timah.

"Kami melibatkan kementerian lain, Kadin (Kamar dagang dan Industri Indonesia) juga kita libatkan. Timah kalau kita larang gimana, cara kendala negatifnya apakah misalnya kita mau larang seluruhnya atau kita bertahap siapkan industri hilirnya. Sudah kita laporkan ke pimpinan, dan sudah kami antisipasi," kataDirektur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin dalam konferensi pers, di Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta, Selasa (31/1).

Ridwan menambahkan sebelum melakukan pelarangan ekspor timah, pihaknya juga tengah memperhitungkan berbagai aspek, khususnya pada pengembangan hilirisasi timah. "Ada dan strategi umumnya, kita jangan bisa membuat saja tapi juga harus bisa menjual. Kita harus rangkul pemain global, timah ini perlu sedikit-sedikit tapi produk akhirnya banyak kita harus kerja sama dengan pelaku global," terang dia.

Sebagai informasi, WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu. Namun, kekalahan itu tak lantas membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gentar. Bukannya mundur, Jokowi malah melanjutkan larangan ekspor pada bijih bauksit.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran untuk melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya. "Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit," ujar Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Jakarta, Rabu (30/11).