Merdeka.com - Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) mengenai Evaluasi dan Analisa Dampak dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan. Nantinya pokja ini akan menggandeng pengusaha untuk menilai efektivitas regulasi yang telah dikeluarkan. Pengusaha selama ini kerap protes atas kebijakan pemerintah yang tidak meminta masukan mereka sehingga aturan kerap tidak tepat sasaran.

Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, salah satu anggota pokja, mengatakan pokja ini akan melakukan survei guna mendapat masukan dari anggota yang terdiri dari pelaku industri dan asosiasi. Sehingga bisa diketahui apakah ke-12 paket kebijakan yang telah dikeluarkan berjalan sesuai yang diharapkan.

Survei dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) dengan para pelaku usaha, jika diperlukan untuk dilakukan pengambilan keputusan untuk beberapa paket yang sudah terbit.

"Bagaimana implementasi di lapangan. Apakah setelah ada deregulasi, ternyata ada regulasi baru yang terbit itu bisa saja terjadi. Hal-hal tersebut yang bisa tahu itu adalah kalangan dunia usaha. Karena mereka yang sehari-hari berada di lapangan, bertemu birokrasi dan layanan masyarakat dalam rangka menjalankan usahanya," kata Mirza di Jakarta, Selasa (28/6).

pihaknya bertugas untuk mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, penggerakkan ekonomi sektor riil, perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menggerakkan perekonomian pedesaan terkait kebijakan ekonomi yang inklusif.

"Kalau dibagi, terkait kebijakan makro ada ranahnya kebijakan fiskal dan moneter. Kalau menggerakkan ekonomi nasional disitu ranahnya deregulasi sektor riil. Kalau yang melindungi MBR menggerakkan ekonomi pedesaan terkait kebijakan ekonomi yang inklusif itu terkait distribution policy," tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah sudah baik dan menyeluruh. Sayang, kebijakan itu masih cacat implementasi.

"Ahli konsep banyak, semua optimistis. Yang kurang itu eksekutornya. Kadang-kadang kalau ada aturan yang kurang tapi orangnya benar ya tidak masalah. Tapi kalau aturannya bagus tapi orangnya kurang benar ya itu yang jadi masalah," kata Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta, Jakarta.