Merdeka.com - Pakar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengkritisi kebijakan pemberian dana intensif untuk harga diskon tiket sejumlah maskapai penerbangan nasional.

Diskon tiket diberikan untuk menggairahkan sektor pariwisata dalam negeri yang tengah lesu akibat wabah virus corona atau Covid -19 yang melanda berbagai negara.

"Saya rasa di seluruh dunia tidak ada yang kasih diskon pesawat, karena otomatis pesawat itu harganya sudah turun. Ke Singapura cuma Rp1 juta bahkan ada yang Rp300.000. Jadi, merasa aneh saja gitu ya," ucap Faisal dalam acara Indef di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (6/3).

Menurut Faisal, wabah virus corona merupakan permasalahan yang berakar dari bidang kesehatan, bukan Ekonomi. "Karena kita nggak ada virus keuangan, ini namanya virus corona mewabah di sembilan puluh negara. Barangkali akhir pekan ini seratus negara," imbuh Faisal.

Faisal basri lebih menyarankan pemerintah untuk mengutamakan kebijakan yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia. Seperti memastikan layanan kesehatan dapat berfungsi dengan baik dan mengurangi penyebaran berita hoax.

"Jangan cuman ngomong jaga kesehatan. Jaga stamina, tapi bayangkan simpang siurnya pemberitaan," tandasnya.

Pemberian Insentif Akibat Virus Corona Bakal Rugikan Negara?

Wabah virus corona membuat sektor pariwisata Indonesia anjlok. Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia khususnya asal China menurun drastis. Padahal, turis dari negara tirai bambu itu termasuk nomor 2 terbesar setelah wisman Malaysia.

Demi memulihkan keadaan, pemerintah memberikan insentif di sektor pariwisata. Berbagai cara telah dilakukan seperti potongan harga tiket pesawat hingga penginapan. Sektor ekspor-impor juga bakal mendapatkan insentif agar tetap terus beroperasi.

Sektor investasi juga diprediksi mengalami penurunan di triwulan pertama ini. Namun, hal ini tak lantas membuat Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) ikut-ikutan memberikan insentif pada para investor.

"Enggak ada (insentif) standar," kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Kantor BKPM, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Mantan Ketua HIPMI ini menilai pemberian insentif justru merugikan negara. Negara tidak mendapatkan untung dari pemberian bantuan tersebut.

"Jangan terlalu diumbarlah insentif itu. Negara lama-lama enggak dapat apa-apa," ungkap Bahlil.

Bahlil percaya, skema promosi dan strategi yang ada saat ini masih bisa mendapatkan realisasi investasi yang setara. Sehingga tak perlu ada insentif untuk pencarian modal asing untuk Indonesia. "Kami masih cukup yakin apa yang kami lakukan bisa kasih solusi," kata Bahlil.

Memang kata Bahlil, China merupakan negara terbesar kedua yang banyak berinvestasi di Indonesia. Akibat covid-19 ini, realisasi investasi pun menurun.