Pemerintah lamban bangun industri basis ekspor buat Rupiah lemah
Merdeka.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa menyentil lemahnya pemerintah di mana tidak bisa mengakselerasi pembangunan industri berbasis ekspor. Padahal, sektor industri menjadi peraup devisa negara besar.
Maka dari itu, menurutnya, tak heran jika neraca perdagangan Indonesia selalu defisit. Defisitnya perdagangan Indonesia ini yang menjadi salah satu penyebab Rupiah kerap bergejolak.
"Menurut saya problem pertama adalah kita tidak ada engine atau mesin yang bisa produksi devisa yang luar biasa besarnya," kata Suharso usai diskusi, di Gado-gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (20/12).
Suharso mengatakan jika cadangan devisa Indonesia kuat, maka negara ini akan tahan terhadap berbagai goncangan ekonomi dunia. "Kalau kita bisa menabung devisa apapun terjadi gejolak di luar negeri kita akan kuat," katanya.
Dia menambahkan pelemahan Rupiah yang terjadi beberapa hari ke belakang dikarenakan tingginya kinerja impor Tanah Air. Besarnya impor membuat kebutuhan Dolar untuk pembayaran semakin tinggi.
"Untuk membayar saja di dalam negeri pakai standar Dolar, hotel kita bayar Dolar, penerbangan kita pakai Dolar, transaksi dengan proyek-proyek pemerintah pake Dolar, ini negera yang untuk Rupiah atau untuk Dolar," katanya.
Suharso berharap pemerintah dapat menggalakan kewajiban transaksi dalam negeri menggunakan Rupiah. Tujuannya tak lain menekan kebutuhan akan mata uang asing. "Kita harus menjadi raja bagi negeri sendiri jadi kalau transaksi pakai Rupiah," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaGubernur BI, Perry Warjiyo mengakui nilai tukar Rupiah masih tertekan oleh dolar AS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaKemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaMengutip data Bloomberg, nilai tukar Rupiah diperdagangkan di level Rp16.255 per USD pada Senin (29/4).
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus melakukan intervensi agar rupiah tidak semakin terpuruk.
Baca Selengkapnya