Pemerintah Kebut Penyelesaian Perpres DNI
Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengebut penyelesaian Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan UMKM dari revisi aturan DNI.
"Kami sudah putuskan, hari ini, kami kejar rancangan Perpres-nya. Khusus untuk DNI kami sudah jelas arahannya, kami menyusun lampirannya, ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, mana yang tertutup, mana yang terbuka dengan persyaratan, dan sebagainya, kami selesaikan hari ini, kami segerakan proses penyelesaian Perpres-nya," kata dia dalam Konferensi Pers, di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/11).
Sebagai informasi, lima bidang usaha yang dikembalikan ke DNI terdapat pada kelompok A dan B. Untuk kelompok A, ada empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K.
Percepatan penyelesaian Perpres tentang DNI diharapkan dapat segera keluar. "Saya kita tidak perlu berdebat panjang. Karena tujuan sama-sama baik, nanti kita akan ketinggalan Perpres belum bisa jadi yang menjadi dasar investasi untuk masuk," tandasnya.
Sebelumnya, Pertimbangan mengeluarkan DNI ini karena pengusaha berpendapat pelaksanaan di lapangan nantinya akan lebih rumit. Padahal sebenarnya, pemerintah mengatur UMKM DNI agar pengusaha tak perlu berbelit dalam pengurusan izin.
"Iya tentu sudah kita jelaskan juga, ya aneh memang kalau sudah persepsi itu memang susah menjelaskan, artinya nanti pelaksanaannya siapa tahu tidak seperti yang bapak bilang," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Dengan dimasukkannya kembali UMKM ke dalam DNI, maka sistem pengurusan izin berusaha akan berlaku seperti saat ini. "Ya yaudahlah wong kita juga bukan tidak menganggap akan (mempersulit). Kita melihat itu memberi kemudahan, tapi yasudah kita mau tidak berdebat lagi, nanti makin panjang lagi, sudah kita keluarkan," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
4 Negara yang Paling Banyak Berminat Investasi di IKN Nusantara
Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaAturan Disahkan Jokowi, Gaji Pokok TNI/Polri Resmi Naik Mulai Bulan Ini
Penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaTNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga
TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya