Pemerintah kaji pemberian hadiah liburan untuk PNS
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah mengevaluasi pemberian remunerasi pada pegawai negeri sipil. Pemerintah ingin mengubah skema pemberian remunerasi hanya pada PNS yang kreatif.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan pihaknya berencana memberikan remunerasi kepada per individu, bukan seperti saat ini di mana besaran remunerasi berdasarkan skala institusi. Dia meyakini tunjangan ini akan lebih tepat sasaran kepada PNS yang berkinerja baik dan produktif.
"Ke depan renumerasi kreatif melihat per individu. Kalau di unit organisasi ngabsen jam 08.00 WIB sampai 16.00 WIB itu banyak. Kreatif mencurahkan waktu harus dihargai," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/1).
Dia mencontohkan, pemberian tunjangan tersebut bisa seperti tunjangan kesehatan dan liburan. "Outputnya yang dapat renumerasi individu bisa berupa tunjangan kesehatan plus. Kalau perlu tambah keluarganya (dapat asuransi). Selain itu bisa juga, makin tinggi prestasi dapat liburan paling jauh," jelas dia.
Dia menambahkan, pemberian tunjangan tersebut sesuai dengan arah Presiden Joko Widodo mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Sebagai langkah awal, Kementerian PAN-RB akan menjadi lokasi uji coba atau pilot project.
"Tahun ini melakukan uji coba renumerasi aktif ini dilaksanakan Kementerian PAN RB, deputi, eselon I, ke bawah dan seterusnya," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaMembandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut para ASN yang bekerja di 3T pun akan diberikan jaminan percepatan karier.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja.
Baca Selengkapnya