Pemerintah Jokowi putuskan nasib proyek Hambalang dalam 2 minggu
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menetapkan pembangunan proyek Hambalang akan segera diputuskan dalam 2 minggu kedepan. Hasil penelitian sementara yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU-Pera, ditemukan tanah Hambalang selalu bergeser 8 milimeter tiap tahun.
Menteri PU-PR Basuki Hadimuldjono tidak bisa memastikan keamanan proyek jika memang ingin dilanjutkan. Namun, sejauh ini dari pengamatannya tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan berarti karena terjadinya pergeseran tanah. Pihaknya hanya menemukan sejumlah kerusakan yang umum terjadi seperti retak kecil di beberapa ruas bangunan serta longsoran kecil di tanah timbunan.
"Hasil penelitian dengan Balitbang akan didiskusikan dengan pakar. Itu butuh 2 minggu untuk tentukan save or notnya," kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (31/3).
KemenPU-Pera akan menggandeng pakar geologi teknik dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro (UNDIP), Institute Teknologi Bandung (ITB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memutuskan status bangunan dan tanah dari proyek tersebut. Sementara itu, Senin (4/1) pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para pakar.
Selain itu, pihaknya menyebut ada beberapa masalah terkait tinggi bangunan. Jika menengok pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seharusnya dibangun sebanyak 3 lantai, namun dalam kenyataan yang terbangun adalah 6 lantai.
"Kita nanti akan diskusi dengan pakar kalau ini bisa tetap diteruskan dengan 6 lantai, nanti bagaimana IMB nya. Kalau hanya 3 lantai terus 3 lantainya lagi dipotong atau bagaimana, itu konsekuensinya," kata Menteri Basuki.
Sementara itu, kata Basuki, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas status hukum proyek Hambalang. Untuk aspek finansial, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"KPK pada dasarnya mendukung ide ini, hanya berikan beberapa saran saja untuk melibatkan pakar dan menjadwalkan BPK dan BPKP untuk bisa mendampingi terus. Jadi aspek hukumnya sudah tidak masalah," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Hadimuljono, ‘Daendels Indonesia’ Dibujuk untuk Mundur dari Kabinet Jokowi
Selama menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki banyak menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang yang digencarkan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Resmikan 3 Jembatan di Jateng, Ini Rincian Anggaran Biayanya
Ketiga jembatan merupakan bagian dari 37 jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa yang usianya sudah tua.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024
Jokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.
Baca SelengkapnyaKunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaAirlangga Tegaskan Komitmen Golkar Lanjutkan Program Jokowi, Termasuk Proyek Tanggul Raksasa
Partai Golkar menegaskan komitmennya melanjutkan kinerja dan program pemerintah Joko Widodo, termasuk merealisasikan proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantura.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya