Pemerintah Jokowi perpanjang IUPK Sementara PT Freeport hingga Juni 2018
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK kembali memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara bagi PT Freeport Indonesia hingga Juni 2018 mendatang.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perpanjangan IUPK sementara bagi Freeport merupakan yang kedua kalinya setelah pemerintah memberi perpanjangan hingga Desember 2017. Perpanjangan dilakukan karena masih memerlukan waktu untuk merampungkan beberapa komponen.
"Soal Freeport, IUPK sampai Juni 2018 ini adalah bagian dari proses kami finalkan keempat komponen dari negosiasi. Kami kemarin perpanjang sampai Desember, tapi sampai Desember kami lihat ada beberapa komponen yang harus difinalkan," ujarnya di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1).
Keempat poin tersebut terdiri dari kelanjutan operasional hingga tahun 2041, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter), stabilisasi investasi serta skema divestasi.
"Divestasinya masih ada beberapa stages yang perlu kami settle pada awal tahun ini. Kemudian smelter juga, schedule pembangunan smelter. Dan kepastian dari perpajakan dan investasi yang perlu kami lock," jelasnya.
Dengan perpanjangan IUPK sementara, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap negosiasi mengenai empat komponen penting dapat menemui kesepakatan. "Kami harap sebelum ini selesai, permanen IUPKnya bisa di-issue bersama tiga komponennya yang lain, yaitu smelter, lifting dan rezim investasi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini
Perusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaIndonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Upacara Kemerdekaan di IKN, Begini Update Pembangunan Lapangan Upacaranya
Upacara kemerdekaan siap dilakukan di IKN, segini kapasitas yang bisa ditampung.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnya