Pemerintah Jokowi Kebut Program Peremajaan Kelapa Sawit
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hasil rapat memutuskan pemerintah akan melakukan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting. Hal tersebut menjadi penting dilakukan melihat masih rendahnya realisasi dari target 200.000 hektare (ha).
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengakui bahwa angka realisasi PSR masih rendah. Bahkan, memasuki bulan ketiga 2019 pihaknya baru menerbitkan rekomendasi teknis (rekomtek) seluas 16.000 ha.
"Realisasi baru sedikit. Sampai bulan ini, (rekomtek yang diterbitkan) baru 16.000 ha dari 200.000 ha. Makanya perlu percepatan," ujar Kasdi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/3).
Hingga kini sudah banyak petani kelapa sawit yang mengajukan lahannya untuk dilakukan replanting. Berdasarkan data Kementan, surat pengajuan petani sudah melebihi kuota target program PSR tahun ini.
Namun, untuk memberikan rekomtek, Kementan perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu surat perizinan mengenai lahan kelapa sawit petani. "Kalau dokumennya ada cepet. Cepet itu artinya sehari juga selesai. Ini kan masalahnya kurang dan sebagainya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengklaim rencana itu dapat terealisasi dengan memanfaatkan hasil produksi kelapa sawit yang jadi salah satu andalan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya