Pemerintah Jokowi cari cara percepat proyek infrastruktur

Merdeka.com - Kementerian Riset dan Teknologi mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum politik perencanaan dan anggaran proyek-proyek pembangunan. Usulan ini berkaca pada lambannya penyerapan anggaran, termasuk anggaran strategis untuk pembangunan infrastruktur.

"Kemenristek itu hanya usulkan untuk infrastruktur, penganggaran kan 1 januari sampai 31 Desember kurang pas kalau itu, maka DED (Detail Engineering Design/Proyek Perencanaan Fisik) Harus ditarik sebelumnya, maka politik perencanaan anggaran harus kita perbaiki dengan mengeluarkan Perpres," ungkap Menteri Riset dan Teknologi M Nasir di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Proyek yang masuk dalam program satu tahun ke depan, sudah mulai menjalani proses perencanaan pada September hingga November sebelum tahun anggaran berjalan. Proses tender dilaksanakan Desember, sehingga tepat di Januari proyek bisa langsung dieksekusi.

Kurang efektifnya sistem perencanaan dan penganggaran saat ini dinilai menjadi penyebab molornya jadwal pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Biasanya, proyek infrastruktur baru dimulai Maret-April. "Akhirnya terlambat semua, karena politik anggaran kurang pas," tegas Nasir.

Sementara itu, untuk proyek-proyek infrastruktur, dari Kemenristek akan berkontribusi terhadap perencanaan proyek-proyek pembangunan. Mulai dari jembatan, pelabuhan, jalan raya, bendungan dan proyek-proyek lainnya. "Fokus infrastruktur untuk percepat proses itu," tutup Nasir.