Pemerintah ingin pamer kepemilikan Natuna di Konferensi Asia Afrika

Merdeka.com - Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Laut China Selatan, diklaim Republik Rakyat China (RRC) sebagai wilayah kekuasaannya. Kondisi ini langsung ditanggapi keras Presiden Joko Widodo dan meminta Pemerintah China berhati-hati dalam mematok batas negara.

Natuna merupakan kepulauan terluar dari Indonesia. Dengan potensi kekayaan alam luar biasa besar, khususnya gas, membuat wilayah ini banyak diminati negara lain untuk mencari keuntungan.

Selain energi, kekayaan alam lainnya ialah keindahan pantai pasir putih di pantai Kepulauan Natuna tentu membuat wisatawan lokal maupun mancanegara tergiur untuk mengunjunginya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan akan memamerkan kekayaan alam pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia di acara Konferensi Asia Afrika (KAA) mendatang. Langkah ini dianggapnya sebagai upaya menjaga pulau tersebut dari cengkeraman negara asing.

"Ya jadi kita nanti ada event bagus di KAA tentang pengelolaan pulau-pulau kecil," kata Arief di Jakarta, Rabu (25/3).

Tidak hanya Kepulauan Natuna yang menjadi fokus pembenahan Kementerian Pariwisata. Pasalnya, banyaknya pulau lain di Indonesia yang tidak terurus.

"Tidak hanya khusus Natuna karena ada ratusan pulau. Di agendanya itu nantinya dibahas soal pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar," terangnya.

Seperti diketahui, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.

Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.

Setelah berkuasa, Presiden Jokowi hendak menegaskan sikap terhadap Natuna, lebih keras dari sikap SBY.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.