Pemerintah Ingatkan Penyaluran Subsidi BBM Saat ini Tidak Tepat Sasaran
Merdeka.com - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Sementara, dalam menahan harga kenaikan BBM dari nilai keekonomiannya ini telah membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani.
"Subsidi kita ini malah kepada mobil-mobil yang di atas 500 CC. Mobil Aplard pakai minyak subsidi. (Misalnya) kayak saya pakai minyak subsidi, kan tidak fair dong," ungkap Menteri Bahlil di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).
Menteri Bahlil menuturkan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi BBM. Hanya saja akan diarahkan kepada kendaraan-kendaraan menengah ke bawah.
Misalnya untuk motor di bawah 250 CC, angkutan umum dan kendaraan logistik kepentingan masyarakat. Sedangkan sisanya tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
"Kalau yang lainnya ini mungkin tidak subsidi, (tapi). sebagiannya tetap akan kita subsidi," kata dia.
Pembatasan konsumsi BBM ini, kata Menteri Bahlil, dalam rangka menjaga kesehatan APBN. Mengingat dengan tren kenaikan harga minyak dunia sekarang semakin tinggi. Sehingga membuat beban kompensasi dan subsisi yang dibayarkan pemerintah bisa makin bengkak.
"Mungkin ya, ini mungkin akan ada perubahan (alokasi subsidi dan kompensasi BBM)," kata dia.
Pembatasan BBM Lewat Aplikasi My Pertamina
Pembatasan konsumsi BBM, kata Menteri Bahlil, bisa dilakukan menggunakan aplikasi My Pertamina. Instrumen digitalisasi tersebut akan mempermudah pemerintah dalam mendeteksi konsumen BBM pemerintah.
"My Pertamina itu kan bagian dari instrumen digitalisasi untuk mengkanalisasi agar subsidinya tepat sasaran," kata dia.
Berdasarkan pengalamannya saat menjadi pengusaha, banyak pengusaha yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan tambang. Padahal seharusnya mereka menggunakan minyak untuk industri.
"Itu dulu yah, mudah-mudahan sudah tidak lagi. Makanya sekarang kita kanalisasi lewat aturan-aturan," kata dia.
"My Pertamina itu salah satu instrumen agar tidak terjadi pemakaiann minyak yang tidak tepat sasaran," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaRencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaHarga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami kenaikan per 1 Maret 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaKonflik Iran Vs Israel berpotensi menaikkan harga minyak dunia dan subsidi BBM pemerintah bengkak.
Baca Selengkapnya