Pemerintah harus hati-hati dengan wacana tak impor beras di 2016

Merdeka.com - Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Yeka Hendra mengingatkan pemerintah agar berhati hati dengan wacana surplus beras dan tidak perlu impor di tahun ini. Selain akan mempengaruhi psikologi pasar untuk meningkatkan harga, perencanaan impor di tahun ini diperkirakan tidak akan semulus tahun tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan penawaran beras di pasar ASEAN, seperti Thailand, Vietnam dan Myanmar mengalami penurunan yang signifikan. Diperlukan back up plan berupa skenario penjajakan kerja sama dengan negara penghasil pangan untuk memenuhi stok pangan di Indonesia disaat kekurangan.

"Intinya, impor pun kini memerlukan perencanaan jangka menengah, minimalnya," ujur Yeka di Jakarta, Kamis (18/4).

Salah satu masalah mendasar dari karut marutnya permasalahan pangan Tanah Air adalah ketidakakuratan Data. Untuk menyelesaikan permasalahan pangan, pencatatan data harus diserahkan kepada BPS saja.

"Kementerian Pertanian tidak perlu lagi terlibat dalam pengurusan data," ujar Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa.

Menurutnya, BPS tidak memiliki kepentingan dalam pembangunan pangan. Saat ini 70 persen data data pangan berasal dari Kementan dan jelas ini menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan menggunakan perhitungan Pemerintah saat ini, diperkirakan di akhir tahun 2016, Indonesia akan mengalami surplus 11,6 juta ton dan di tahun 2019 akan surplus sebesar 50 juta ton. Namun data ini diragukan banyak pihak.