Pemerintah harus bisa naikkan royalti Freeport hingga dua kali lipat

Merdeka.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan PT Freeport Indonesia harus bisa memastikan peningkatan royalti sumber daya mineral yang dikeruk di tanah Papua apabila ingin memperpanjang kontrak hingga 2014. Selain royalti, Freeport juga harus komitmen dalam divestasi dan pembangunan pabrik pengolahan konsentrat atau smelter sebagai syarat perpanjangan kontrak.

"Kita mau supaya royalti itu tidak lagi hanya 3,75 persen untuk emas dan perak, lalu 4 persen untuk tembaga tapi minimal untuk emas dan perak itu 6 persen, tembaga itu 7 persen jadi ada peningkatan penerimaan negara lewat royalti yang bertambah," ujar dia saat ditemui dalam Talkshow Dramaturgi Freeport di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/12).

Selain itu, Freeport juga harus mendivestasikan sahamnya hingga 51 persen hingga 2021. Dia pun meminta Freeport mengganti rugi kerusakan aktivitas tambang sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 69 triliun.

"Dan yang terakhir supaya smelter dibangun di Papua. Kemudian kalau ditambah kita bicara lokal konten ini harus terbuka transparan jangan ada deal perorangan atau penguasa seperti yang terjadi misalnya kita tahu ada kontrak suplai dinamit ke perorangan padahal kita punya BUMN. Dan BUMD bisa dibentuk untuk mendapatkan manfaat dari lokal konten itu," kata dia.

Andai syarat tersebut tak terpenuhi, Dia meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi secara terbuka. Langkah tersebut, kata dia, akan menunjukkan seberapa besar komitmen pemerintah dalam renegosiasi kontrak dengan Freeport.

"Namanya negosiasi harus ada upaya dulu, kita tidak mau seperti sekarang tidak ada negosiasi lalu deal ingin membiarkan melanjutkan kontrak yang tanggal 7 itu. ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa kita tidak akan ambil langkah ekstrim, tidak perpanjang kontrak atau tidak melakukan nasionalisasi. bagi freeport itu kan juga hal yang terlalu berat," pungkas dia.